ANGGOTA DEWAN HERAN ADA PETERNAKAN DI TENGAH KOTA JAKARTA

Hasbiallah Ilyas
(Foto : Detik.com)

Warga mengeluhkan limbah kotoran sapi yang mencemari lingkungan di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas heran peternakan sapi ada di tengah-tengah kota Jakarta.

"Masa sih di tengah kota ada peternak sapi, apalagi di Pancoran, Jakarta Selatan, ini nggak masuk akal. Kecuali di Buncit dulu memang ada, kalau sekarang kan nggak ada," kata Hasbiallah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu akan mempertanyakan ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) terkait peternakan yang menyebabkan pencemaran limbah kotoran sapi itu saat rapat komisi. Hasbiallah meminta agar Pemprov segera mencarikan solusi.

"Nanti kita akan tanyakan ke dinas terkait. Seharusnya ada sikap dari Pemprov dari Dinas KPKP itu harus begini... Kalau begini terlalu semrawut Jakarta, mungkin di dunia hanya di kita kali di perkotaan itu ada peternakan sapi, mungkin hanya di kita doang," tutur dia.

Hasbiallah menyayangkan peternakan sapi itu ada di tengah-tengah rumah padat penduduk. Dia menyarankan agar peternakan sapi itu dipindah.

"Apalagi itu rumah yang padat penduduk. Seharusnya Dinas KPKP itu kerjanya apa. Ini di tengah kota, seharusnya dipindahkan, kan KPKP juga banyak lahan yang bisa dimanfaatkan," jelasnya.

"Harusnya direlokasi, toh dia juga banyak tanahnya. Seharusnya bisa dimanfaatkan. Ini bagaimana mau menyelesaikan permasalahan wilayah kumuh dipindah ke apartemen, mindahin sapi aja nggak mampu kan, gimana Pemprov," imbuhnya.

Menurut Hasbiallah, peternakan itu masih bisa tetap berada di tengah-tengah permukiman warga jika kondisi di sekitar memungkinkan. Namun, dia menyarankan agar lokasi peternakan dipindah.

"Direlokasi ke wilayah, kecuali tidak direlokasi tidak ada masalah, warga mengizinkan, saluran air yang gotnya itu dinas tata air ini harus maksimalkan, ini kan enggak," ucap Hasbiallah. (INF)

PETERNAKAN SAPI DI TENGAH KOTA JAKARTA SERTA DAMPAK POLUSINYA

Peternakan sapi yang dikelola Hasan
(Foto : ROL)

Jakarta memang dikenal sebagai kota metropolitan, bahkan megapolitan. Meski begitu, masih ada warga Jakarta yang menemukini pekerjaan sebagai peternak sapi di tengah permukiman padat penduduk. Burhan adalah salah satunya.

Dia memiliki peternakan sapi di Jalan Cikoko Barat III, RW 05, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Usaha peternakan yang dimiliki Burhan ini sebenarnya merupakan warisan dari ayahnya, H Yahya yang dirintis sejak tahun 1968. Kala itu, tentu saja kawasan Cikoko masih didominasi perkebunan sehingga sangat mendukung usaha pengembangbiakan sapi.

Burhan mulai meneruskan usaha peternakan tersebut sejak 2016, ketika ayahnya meninggal dunia. Hanya saja, kini lokasi peternakan tersebut diprotes warga sekitar. Hal itu terkait dengan pembuangan limbah kotoran sapi yang dianggap mencemari saluran air dan Sungai Ciliwung.

Burhan pun terus berusaha agar usahanya tidak lagi mencemari lingkungan sekitar. Dia menjelaskan, selama ini, sudah membangun bak kontrol sebagai tempat penampungan limbah peternakannya agar tidak lagi masuk ke saluran umum. Dengan begitu, tidak ada limbah yang mengalir ke saluran air warga.

"Saya inisiatif buat bak penampungan sendiri, tetapi terkadang masih rembes ke tanah dan meluber juga. Saya belum mendapatkan informasi ukuran bak yang tepat itu seperti apa dan lainnya," ujar Burhan.

Pantauan di lokasi, lokasi peternakan memang tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Beberapa sapi berukuran besar berada di area kandang yang tertata rapi. Pekerja sedang membagikan pakan rumput untuk dimakan sapi yang terlihat gemuk karena terawat dengan baik.

Burhan berharap, aparat Kelurahan Cikoko bisa membantunya mencari solusi. Hal itu agar ia bisa menyelesaikan keluhan warga sekitar terkait persoalan limbah. Dengan begitu, usahanya tetap bisa berjalan dan masalah warga dapat terselesaikan.

Hasan Alhabsy merupakan warga yang ikut protes dengan bau dan limbah peternakan  milik Burhan. Dia mengaku, sudah melaporkan hal itu kepada Lurah Cikoko Fitriyani. Sayangnya, ia mengaku, tidak mendapatkan respons positif dari Sang Lurah.

Menurut Hasan, ketika ada pertemuan dengan Burhan, lurah hanya memanggil warga bernama Yusuf untuk beraudiensi. Hanya saja, ia selaku pelapor malah tidak pernah diajak lurah untuk berdiskusi secara langsung dengan Burhan.

Dia merasa heran mengapa lurah melakukan hal itu. "Pak Burhan dan Pak Yusuf juga sudah meminta kepada Bu Lurah untuk menghadirkan saya, tapi saya sendiri tidak diundang. Ini malah membuat konflik antara saya dengan Pak Burhan, padahal dari awal kita berdua sudah menempuh jalur musyawarah," ucap Hasan.

Hingga saat ini, masalah Hasan dengan warga sekitar terkait kelangsungan peternakan sapi belum menemukan jalan keluarnya. Hasan sudah sering menanyakan kepada lurah terkait persoalan tersebut, tapi tidak adanya progres laporan sama sekali. (INF)

RABIES MENGINTAI IBUKOTA, WARGA DIMINTA WASPADA

Anjing, Salah Satu Hewan Peliharaan Yang Berisiko Menjadi Penular Rabies

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengungkapkan, Jakarta merupakan daerah dengan risiko penularan rabies tergolong tinggi. Hal ini dikatakan oleh Surahini Eliawati Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta.

Ia berujar, sejatinya Jakarta merupakan daerah bebas rabies yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566/Kpts/PD.640/10/2004 tentang Pernyataan Provinsi DKI Jakarta Bebas Rabies.

"Walau demikian, Provinsi DKI Jakarta tetap merupakan daerah risiko tinggi terhadap penularan rabies," ujar dia kepada awak media, Minggu (18/6/2023).

Menurut Suharini, Ibu Kota tetap berisiko tinggi lantaran berbatasan dengan daerah endemis rabies, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi (Bodetabek). Selain itu, hewan penular rabies (HPR) juga bisa dengan mudah memasuki DKI Jakarta. "Karena (Jakarta) berbatasan dengan daerah endemis dan lalu lintas HPR yang tinggi ke wilayah DKI Jakarta," ucap d

Suharini berujar, jajarannya tengah menggencarkan vaksinasi rabies. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus rabies di Ibu Kota.

"Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Dinas KPKP DKI antara lain peningkatan cakupan vaksinasi rabies secara berkelanjutan," ujar Suharini.

Karena itu, Dinas KPKP DKI tengah berupaya mencegah penyebaran virus rabies di Jakarta. Selain menggencarkan vaksinasi rabies, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten yang berbatasan dengan Jakarta untuk meningkatkan kekebalan warga atas virus rabies. Di samping itu, upaya pegendalian populasi hewan yang berpotensi menularkan rabies serta melakukan surveilans virus rabies juga akan digalakan secara intensif.

Menurut Suharini, Dinas KPKP DKI saat ini tengah menyosialisasikan langkah yang harus ditempuh warga ketika digigit hewan penular rabies.

"Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang rabies dan kepemilikan hewan yang bertanggung jawab menjadi hal yang penting untuk pencegahan rabies," kata dia.

Suharini menyatakan, Dinas KPKP melakukan sejumlah upaya tersebut bersama komunitas penyayang hewan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, dokter hewan, serta klinik hewan. (INF)

JELANG IDUL ADHA DKI SIAGA ANTISIPASI PENYEBARAN PMK

DKI Jakarta biasa dibanjiri pedagang hewan menjelang Idul Adha

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) telah menyiapkan delapan langkah untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak berkuku belah.

Adapun jenis hewan yang rentan terhadap penyebaran PMK adalah sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, langkah pertama adalah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan mitigasi risiko PMK

Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya, OPD terkait, Perumda Dharma Jaya, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta).

Kedua, menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas KPKP tentang kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku, ketiga melaksanakan sosialisasi/komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada peternak, stakeholder lainnya bahkan kepada jajaran Dinas KPKP.

Selanjutnya keempat menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan pengendalian PMK, kelima menyusun tim pengawasan dan tim respon cepat.

Lalu keenam melaksanakan pengawasan pemasukan serta pemeriksaan kesehatan hewan di sentra-sentra ternak, dan rumah potong hewan dan ketujuh publikasi informasi PMK melalui media sosial DKPKP dan media.

“Terakhir, petugas Dinas KPKP melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan di lima wilayah kota setiap hari pada tempat penampungan dan pemotongan hewan,” kata Suharini berdasarkan keterangannya pada Selasa (24/5/2022). (INF)