YLKI ADAKAN KONFERENSI PERS TERKAIT PRODUK UNGGAS

Konferensi Pers Online bersama YLKI via daring Zoom meeting

Jumat (16/7) yang lalu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama  World Animal Protection (WAP), dan CIVAS mengadakan ‘Press Conference Final Report: Penemuan Bakteri Kebal Antibiotik Pada Produk Pangan Ayam Broiler.’ Acara ini diselenggarakan secara daring via Zoom.

Hal tersebut adalah tindaklanjut dari hasil investigasi YLKI bersama CIVAS dan WAP terkait isu resistensi antimikroba yang menjadi isu global. Tulus Abadi selaku ketua YLKI berukar bahwa isu tersebut sudah menjadi isu yang sering diperbincangkan di lembaga konsumen dunia. Oleh karenanya YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen di Indonesia merasa harus melakukan sesuatu sebagai bentuk kontribusinya di masyarakat.

"Kami berusaha mengedukasi konsumen agar lebih cerdas dan paham mengenai apa itu food safety dan security. Daging ayam sudah menjadi bagian hidup sehari - hari di meja makan masyarakat, oleh karenanya ini harus diamankan agar tidak membahayakan," tuturnya.

Ia juga menuturkan bahwa dengan adanya temuan ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi konsumen, pemerintah, maupun pelaku usaha untuk semakin concern dan berusaha menghasilkan produk perunggasan yang aman bagi masayarakat dan tidak meminimalisir cemaran residu antibiotik maupun bakteri yang kebal antibiotik agar tidak membahayakan kesehatan pemakannya.

Dalam kesempatan yang sama, Rully Prayoga dari WAP menjabarkan hasil temuannya. Setidaknya dari sampel karkas dan sekum yang diambil dari retail dan RPHU ditemukan adanya bakteri E.coli yang resisten terhadap beberapa jenis antimikroba seperti Ciprofloxacin, Kolistin, Meropenem, Sulfomethoxazole, dan Kloramfenikol.

"Ini cukup membahayakan, jika bakteri ini mengontaminasi dan termakan oleh konsumen tentunya akan menyebabkan risiko bagi konsumen. Oleh karenanya kami perlu mengklarifikasi hal ini," tutur Rully.

Dirinya juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan pelaku usaha untuk mencegah terjadinya hal ini. Diantaranya meningkatkan manajemen pemeliharaan ternak terutama dalam aspek biosekuriti dan meminimalisir penggunaan antibiotik pada ternak. Pemerintah juga dihimbau agar lebih menjalankan fungsi pengawasan kepada peternak dalam hal penggunaan antibiotik.

Ketua Umum PDHI yang juga hadir dalam pertemuan online tersebut Drh Muhammad Munawaroh mengapresiasi hasil investigasi tersebut. Dirinya pun mengakui bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan juga belum maksimal karena terbatasnya sumber daya dari pemerintah. Oleh karenanya dia menghimbau kepada seluruh stakeholder yang berkecimpung agar bersinergi dan berkolaborasi menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Terkait temuan tersebut, Munawaroh menghimbau utamanya kepada YLKI agar tidak terlebih dahulu "kebakaran jenggot" menanggapi temuannya. Hal tersebut tentunya akan berdampak besar pada aspek sosio-ekonomi dimana nantinya masyarakat akan takut mengonsumsi daging ayam karena mengandung bakteri berbahaya.

"Temuan ini sebaiknya ditanggapi dengan bijak, toh yang ditemukan adalah bakteri kebal antibiotik pada karkas. Sebenarnya jika masyarakat dihimbau agar memasak ayamnya sampai benar - benar matang, bakterinya otomatis akan mati karena suhu panas tadi. Berbeda kalau yang ditemukan adalah residu antibiotik, ini lebih berbahaya karena residu antibiotik tidak mudah hancur dalam suhu panas sekalipun," tutur Munawaroh.

Ia juga mengatakan kepada audiens terutama pewarta agar lebih bijak dalam menanggapi hal ini, karena seperti yang ia bilang tadi, dampak sosio-ekonominya akan sangat terasa terutama bagi peternak dan pelaku usaha. Terlebih lagi kini peternak dan pelaku usaha tengah dipusingkan dengan anjloknya harga ayam yang tentunya merugikan bagi mereka. (CR)

Atasi AMR, Dokter Hewan jadi Garda Terdepan

Panitia penyelenggara bersama para peserta seminar CIVAS, Sabtu (1/12). (Foto: Istimewa)

Antimicrobial Resistance (AMR) masih menjadi isu global yang terus mendapat perhatian banyak pihak. Fenomena ini tidak hanya terjadi di manusia, tetapi juga pada hewan dan lingkungan. Hal ini terjadi akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan, tidak bijak dan tidak bertanggung jawab pada sektor kesehatan manusia dan hewan.

Hal tersebut mendasari Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) melaksanakan seminar dan dialog bertema “Pendekatan One Health dalam Upaya Mengatasi Meningkatnya Ancaman Resistensi Antimikroba (AMR)” pada Sabtu (1/12).

Seminar tersebut dihadiri peserta dokter hewan dari beragam institusi, baik dari pemerintah, swasta dan dokter hewan praktisi. Ketua Pelaksana, Drh Sunandar, menyebut, saat ini peran dokter hewan telah menjadi dasar penting untuk keberhasilan penerapan strategi, tindakan, dan metode untuk memajukan, melindungi, serta mengembalikan kesehatan hewan dan populasi penduduk guna melindungi kesehatan manusia.

“Kita butuh inisiatif dari beberapa kelompok masyarakat yang peduli, yang bersedia untuk berpartisipasi secara proaktif dan ingin menyumbangkan kemampuannya di bidang kedokteran hewan untuk memastikan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan hewan,” ujar Sunandar.

Sementara, Ketua Badan Pengurus CIVAS, Drh Tri Satya Putri Naipospos, mengungkapkan, edukasi mengenai AMR menjadi sesuatu hal penting untuk dokter hewan di mana pun mereka bekerja. Menurutnya, saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 20 ribu dokter hewan, rata-rata mereka memberikan pelayanan teknis di pemerintahan atau swasta, sehingga mereka harus paham dan mengerti AMR. Ke depannya diharapkan mereka dapat menjadi agen yang dapat mengubah cara pandang masyarakat dalam penggunaan antibiotik yang baik dan benar.

“Para dokter hewan, mereka adalah garis terdepan yang dalam praktek sehari-harinya melakukan pemberian antibiotik kepada hewan, baik melalui suntikan, pakan atau air minum. Mereka kurang tersentuh dengan kampanye sosialisasi tentang masalah AMR, ini tidak benar, kalau mau menurunkan kasus AMR itu sendiri pada manusia sebagai konsumen produk ternak, maka yang perlu dilakukan adalah edukasi dokter hewannya yang secara langsung bersentuhan dengan pemicu terjadinya AMR,” tutur wanita yang akrab disapa Tata.

Tata menambahkan, profesi dokter hewan harus turut berpartisipasi aktif dalam menghadapi masalah AMR dengan pendekatan terpadu One Health. “Untuk memitigasi risiko AMR, dokter hewan harus mengubah dengan cara-cara pemberian antibiotik lama yang dianggap berlebihan (overuse) dan menyimpang (misuse) menuju penggunaan antibiotik yang bijak dan bertanggung jawab,” imbuhnya. 

Senada dengan hal itu, Dr Joanna McKenzie, salah satu pembicara dari Massey University, New Zealand, menyatakan AMR merupakan ancaman nyata yang dapat menyebabkan kematian lebih dari 10 juta orang pada tahun 2050 mendatang jika tidak bergerak dari sekarang. “Ini akan menjadi kenyataan yang terjadi pada generasi kita. Saat ketika kita telah meninggalkan mereka dengan musibah besar, yakni AMR,” kata Dr Joanna.

AMR sendiri, lanjut dia, merupakan masalah komplek dan multisektorial yang membutuhkan pendekatan One Health, serta peran semua pihak terutama dokter hewan. Profesi kesehatan hewan sangat penting dalam penggunaan antimikroba dengan bijak, sebab 80-99% penggunaan antimikroba terdapat di industri peternakan. 

Ditambahkan oleh Dr Tikiri Wijayathilaka, spesialis AMR dari Sri Lanka, mengungkapkan bahwa Benua Asia merupakan salah satu epicenter terjadinya AMR di dunia, hal ini disebabkan masih lemahnya penegakkan peraturan dan pengawasan penggunaan antibiotika untuk kesehatan manusia dan ternak. Selain ancaman juga datang dari antibiotik palsu yang 78% diproduksi di negara-negara Asia, 44% diantaranya digunakan di kawasan ini. “Sudah saatnya pemerintah bersama-sama dengan profesi kesehatan melakukan hal yang progresif untuk mengatasi AMR,” katanya. (Sadarman)

Pemerintah Gandeng Peternak Tekan Antimicrobial Resistance

Kasubdit POH, Ni Made Ria Isriyanthi (tengah), saat menjadi pembicara pada Sarasehan Peternak Unggas di Malang, Jumat (16/11). (Foto: Istimewa)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggandeng peternak yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional (PPN) Cabang Jawa Timur, Pinsar Indonesia Cabang Jawa Timur dan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN), serta Komunitas Peternak Ayam Indonesia dalam mendukung pengendalian resistensi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR).

Hal tersebut dikatakan Kasubdit Pengawas Obat Hewan (POH), Ni Made Ria Isriyanthi dalam kegiatan Sarasehan Peternak Unggas, pada rangkaian kegiatan Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia di Malang, Jumat (16/11).

“Peternak merupakan salah satu subyek yang memungkinkan dalam pengguna antibiotik untuk ternak. Dikhawatirkan jika penggunaan dalam dosis yang cukup tinggi, maka dapat berkontribusi mempercepat perkembangan dan penyebaran AMR,” ujar Ria dalam keterangan persnya.

Menurutnya, penggunaan antimikroba di sektor peternakan Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Hal itu terlihat dari hasil survey penggunaan antimikroba yang dilakukan Kementerian Pertanian bersama FAO Indonesia pada 2017 lalu di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

“Hasilnya cukup mencengangkan, 81,4% peternak menggunakan antibiotik pada unggas untuk pencegahan, 30,2% untuk pengobatan, serta 0,3% digunakan untuk pemacu pertumbuhan,” ungkap dia.

Oleh karena itu, melalui Permentan No. 14/2017 yang berlaku awal tahun ini, pemerintah melarang penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan (Antibiotic Growth Promotor/AGP) pada pakan ternak. “Ini dilakukan untuk mengendalikan penggunaan antibiotik di peternakan, sekaligus mendorong peternak menghasilkan produk yang sehat untuk masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, peternak harus mulai bisa menerapkan biosekuriti tiga zona dan beternak dengan bersih, termasuk melakukan vaksinasi dengan tepat. “Antibiotik tetap diizinkan untuk tujuan terapi dan diberikan dengan resep dokter hewan, serta di bawah pengawasan dokter hewan,” papar Ria.

Pada kesempatan yang sama, Tri Satya Putri Naipospos, dari Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), menyampaikan, pada 2010 Indonesia merupakan negara nomer lima pengonsumsi antibiotik tertinggi di dunia. Tanpa adanya pengendalian, posisi ini dapat menanjak pada 2030 mendatang. “Apalagi populasi ternak kita cukup tinggi, terutama unggas,” kata dia. Untuk mengganti AGP, ia menyarankan peternak menggunakan alternatif seperti probiotik, prebiotik, asam organik, minyak esensial maupun enzim.

Sementara, Komite Pengendali Resistensi Antimikroba (KPRA) Kementerian Kesehatan, Harri Parathon, menyebutkan, peternak harus lebih aktif dalam pengendalian bakteri resisten. Sebab, saat ini obat kolistin untuk memerangi bakteri resisten terhadap antibiotik terkuatpun telah dilaporkan tidak efektif lagi. “Makin sering kita minum antibiotik, bakteri makin bermutasi dan menjadi ganas. Demikian juga pada produk unggas yang dapat menyimpan residu lalu masuk ke tubuh manusia ketika dikonsumsi,” katanya. (RBS)