UGM DESAK PEMERINTAH ATASI KEMELUT HARGA AYAM BROILER

Fakultas Peternakan UGM  (Foto: UGM)

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultas Kedokterah Hewan UGM mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kemelut harga ayam broiler hidup atau live bird. “Kami menyerukan untuk dilakukan penyelamatan peternak dan pelaku industri peternakan ayam mandiri ini,” kata Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof Dr Ir Ali Agus, kepada wartawan menanggapi anjloknya harga ayam broiler di kalangan peternak, Selasa (26/6/2019).

FKH UGM

Pemerintah diharapkan, imbuh Prof Ali Agus, agar menetapkan harga acuan atas dan harga acuan bawah baik untuk bibit, ayam hidup dan karkas.

Harga ayam broiler hidup atau live bird selama lebih dari dua pekan jatuh ke titik terendah yakni sebesar Rp 7.000-Rp 9.000. Sementara harga pokok produksi setiap kilogram mencapai Rp 16.000 hingga Rp 18.000 per kilogram (kg) sehingga banyak peternak yang mengalami kerugian besar, bahkan terancam bangkrut dan gulung tikar.

Kendati harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh, namun harga di tingkat konsumen Rp 18.000 per kg untuk ayam hidup dan Rp 26.000 hingga 32.000 untuk karkas.

Kesenjangan harga di tingkat peternak dengan konsumen ini, menurut Ali Agus, perlu ditelusuri pemerintah dan pihak berwenang agar peternak mandiri tidak merasa dirugikan. “Setiap pelaku usaha harus memiliki ruang yang adil dalam memperoleh keuntungan usahanya,” katanya.

Selain menetapkan harga acuan, Prof Ali Agus juga meminta pemerintah melalui Kementerian dan Bulog bisa mengendalikan keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan daging ayam broiler di pasaran dengan mengurangi stok produksi bibit secara transparan.

“Soal kebutuhan dan ketersediaan ini harus dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Proporsi usaha di sektor budidaya juga ditingkatkan, sehingga memungkinkan pelaku usaha peternakan ayam mampu bertahan dan memperoleh kesejahteraan. “Meski jumlah peternak mandiri ini hanya 20 persen dari seluruh pelaku usaha, namun puluhan ribu keluarga dan pekerja akan terancam jika usaha mereka bangkrut,” lanjutnya.

Seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha dari perusahaan besar di bidang usaha budidaya, pemerintah diminta untuk memfasilitasi para peternak dan pelaku usaha supaya memiliki usaha pemotongan bersama, gudang penyimpanan dan infrastruktur perkandangan yang lebih memadai.

“Perlu restrukturisasi kebijakan di bidang industri perunggasan agar lebih efisen, berkeadilan dan memberikan pemerataan akses berusaha lebih luas,” pungkasnya. (Humas UGM/INF)