Thursday, March 24, 2016

Menanti Kiprah Perdana Gapuspindo

Berangkat dari niatan Pemerintah untuk menata organisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan tampaknya mendapat respon positif dari kalangan pelaku usaha terkait. Mereka yang bergerak di bidang usaha sapi potong, belakangan membentuk wadah baru yang diberi nama Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia, disingkat Gapuspindo.
Pembicara seminar di Munas Gapuspindo dari ki-ka:
Bustanul Arifin, Didiek Purwanto, Muladno, dan Rochadi Tawaf.
Gapuspindo adalah nama baru bagi Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo). Perubahan nama tersebut telah diputuskan pada Munas Luar Biasa (Munaslub) Apfindo yang berlangsung 5 Nopember 2015 di Hotel Santika Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Perubahan nama ini didasari oleh perubahan mendasar dari Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga dimana anggota organisasi ini tidak hanya pelaku perusahaan penggemukkan (feedlot) sapi melainkan juga peternak sapi lokal yang telah menjalankan kegiatannya sebagai sebuah bisnis.
Pelantikan Ketua dan Anggota Dewan Gapuspindo masa bakti 2016-2019 dilakukan langsung oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Muladno disela acara Musyawarah Nasional (Munas) I Gapuspindo di The 7th Hotel, Bandar Lampung, 16 Februari 2016. Turut menyaksikan acara pelantikan itu Kepala Dinas PKH Provinsi Lampung, Dessy Desmaniar Romas serta sejumlah pimpinan asosiasi di bidang sapi potong.
Dari hasil Munas pertama Gapuspindo tersebut telah ditetapkan 12 nama sebagai pimpinan dan anggota dewan Gapuspindo untuk periode kepengurusan tahun 2016-2019. Antara lain terpilih Hafid Wahyu dari PT. Agri Satwa Jaya Kencana sebagai Ketua Dewan. Sementara sebagai Wakil Ketua ditetapkan Didiek Purwanto dari PT. Karunia Alam Sentosa Abadi dan sebagai Bendahara, Dudi Eko Setiawan dari PT. Eldira Fauna Asahan.

Fokus Rekrut Peternak
Setelah “berganti baju” menjadi organisasi yang nantinya karakteristik anggotanya lebih beragam, lalu apa langkah ke depan yang akan dilakukan Gapuspindo? Hafid Wahyu Ketua Dewan Gapuspindo saat ditemui Infovet menekankan bahwa dalam jangka pendek organisasi yang dipimpinnya terlebih dulu akan melakukan upaya konsolidasi ke dalam.
Langkah berikutnya adalah fokus untuk bisa merekrut sebanyak mungkin anggota dari kalangan peternak sapi, karena pada dasarnya industri penggemukan sapi tak akan bisa dilepaskan dari usaha menghasilkan sapi bakalan. “Jadi peran peternak sapi lokal itu sangat strategis dan kami berharap akan banyak peternak sapi yang menjadi anggota Gapuspindo,” tuturnya.
Dengan terwadahi dalam organisasi Gapuspindo pihaknya mengharapkan ke depan peternak bisa berorientasi ke bisnis komoditi, sehingga memiliki jadwal produksi dan penjualan yang jelas, bukan lagi beternak sapi hanya sebagai tabungan.
Duduk berdampingan dengan kalangan industri penggemukan sapi dalam satu organisasi, menurut Hafid, akan banyak manfaat yang dipetik oleh peternak. Misalnya pihak industri feedloter bisa menularkan teknologi pembesaran ternak atau teknologi pengawetan pakan hijauan yang dikuasainya.
“Begitu juga kalau ada anggota yang sukses di kegiatan pembibitan, maka peternak bisa belajar banyak mengenai ilmu pembibitan yang efektif dan efisien. Dan yang penting lagi nantinya sesama anggota bisa saling menjalin kemitraan menyangkut pemasaran produk yang dihasilkan masing-masing,” ujar Hafid.
“Dengan adanya kemitraan dengan transfer teknologi, para peternak lokal bisa menjadi lebih baik bahkan menjadi industri sapi. Petani dapat bermitra dengan pengusaha peternakan untuk memanfaatkan teknologi yang milik pengusaha disinergiskan dengan potensi petani daerah. Hafid juga menjelaskan Gapuspindo sendiri memiliki tugas untuk menjembatani kebijakan yang telah diberikan kepada pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri petani sapi,” tambah Hafid.
Tantangan Gapuspindo ke depan dipandang Hafid sangat berat karena kebutuhan ternak sapi untuk memasok kebutuhan daging dalam negeri mencapai sekitar 3,5 juta ekor per tahun. Belum bisa sepenuhnya dipasok dari peternak sapi lokal sehingga sebagian harus diimpor. “Karena itu sinergi harus diciptakan antara pembibit, peternak budidaya dan pelaku industri penggemukan di dalam negeri agar kebutuhan daging sapi kita dapat terpenuhi,” katanya.

Seminar diikuti oleh ratusan tamu undangan dari kalangan peternak,
pengusaha, universitas dan instansi pemerintah.
Seminar Industri Sapi Potong 
Selanjutnya setelah pelantikan, digelar pula seminar nasional dengan menampilkan narasumber Prof. Muladno Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, Musdalifah dari kemenko, Prof. Bustanul Arifin dari Unlam dan moderator Prof. Rochadi tawaf dari Universitas Pajajaran.
Sebanyak 97% dari populasi sapi di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 14 juta ekor, dikuasai oleh peternak kecil yang hanya memiliki 2-3 ekor sapi. Sementara 93% dari kurang lebih 6 juta peternak di Indonesia adalah peternak kecil, hanya 7% saja yang bisa digolongkan sebagai industri peternakan.
Pada umumnya peternak kecil kurang mahir berbisnis, kemampuan modalnya terbatas, cara pengelolaannya juga kurang baik. Maka perlu bantuan dari pemerintah untuk memberdayakan mereka. "Jadi 93% peternak Indonesia itu peternak rakyat, hanya punya 2-3 ekor sapi. Pemerintah perlu hadir untuk mereka," kata Muladno yang menjadi pembicara pertama dalam seminar ini.
Selain itu meski program swasembada daging sapi sudah dicanangkan sejak lebih dari 1 dekade lalu, sampai hari ini Indonesia masih bergantung pada impor sapi, terutama dari Australia dan Selandia Baru. Minimnya produksi dari dalam negeri membuat harga dan pasokan daging sapi tak stabil. Data pemerintah menyebutkan, total kebutuhan daging sapi di Indonesia di 2016 adalah 674.690 ton. Pasokan dari dalam negeri hanya 2,5 juta ekor per tahun atau 441.761 ton. Kekurangan 232.929 ton atau setara dengan 600.000 ekor sapi hidup dan daging sapi 112.953 ton harus dipenuhi dari impor.
Muladno mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan program untuk memberdayakan para peternak kecil, yaitu Sentra Peternakan Rakyat (SPR). SPR ini akan mengonsolidasikan para peternak kecil dalam sebuah sentra, alias 'bisnis sapi berjamaah'.
"Apa yang harus kita lakukan? Selama ini mereka beternak, bekerja sendiri-sendiri. Mereka nggak bisa berbisnis. Saya ingin mengajak peternak kecil-kecil itu bisnis berjamaah supaya seimbang dengan pengusaha-pengusaha feedloter besar, semuanya di SPR," ujarnya.
Dalam program SPR ini, 500 peternak rakyat dan 9 orang tokoh peternak diorganisir di dalam sentra, didampingi ahli-ahli peternakan dari perguruan tinggi. Litbang Kementan, dan 1 dokter hewan. Pengelolaan SPR akan dipimpin 1 orang manager. Dalam 1 SPR minimal ada 1.000 ekor sapi indukan. Pendampingan dari para tokoh, akademisi, dokter hewan, dan manager ini akan meningkatkan kemampuan pengelolaan para peternak dan membuat usaha peternakan berorientasi bisnis.
"Ada 3 prinsip dalam bisnis berjamaah, semuanya di SPR. Pertama, konsolidasi dan pengorganisasian peternak. Kedua, penguatan kapasitas dan transfer tekno. Ketiga, jejaring kerja sama. Harus ada unsur pemerintah, peternak, dan akademisi. Ini akan kita copy di seluruh Indonesia. Pengusaha juga harus gabung," cetus Muladno.
Menurut perhitungannya, dengan asumsi tingkat kelahiran sapi 90%, maka setiap SPR akan menghasilkan 450 ekor sapi indukan, 1.103 sapi siap potong, dan 653 sapi pedet jantan. Bila ada 1.000 SPR di seluruh Indonesia, maka ada tambahan 450.000 ekor sapi indukan dalam 5 tahun. "Kalau 1.000 SPR, ada tambahan 450 ribu indukan dalam 5 tahun. Tahun depan mudah-mudahan sudah ada ratusan SPR," tuturnya.
Kementan menargetkan pembentukan 1.000 SPR dalam 5 tahun ke depan. Setiap SPR membutuhkan dana Rp 1 miliar, maka butuh dana Rp 5 triliun dari APBN untuk pengelolaan SPR selama 5 tahun. Meski butuh dana besar, menurut Muladno, penghematan yang dapat diperoleh dari SPR lebih besar lagi. Peningkatan populasi sapi dari SPR bisa menghemat dana Rp 13,9 triliun karena impor sapi berkurang. "1.000 SPR selama 5 tahun perlu dana APBN 5 triliun. Ini menghemat impor indukan Rp 9,9 triliun dan sapi bakalan Rp 4 triliun, total Rp 13,9 triliun," ucapnya.
Selain itu, manfaat lain yang diperoleh dari SPR adalah peningkatan populasi sapi lokal, peningkatan kesejahteraan peternak kecil, penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan,juga membuat populasi sapi lebih terpantau, perhitungan populasi sapi pun bisa lebih akurat.
"Populasi indukan bertambah, ekonomi tumbuh dari pinggiran, deurbanisasi, dan terjadi revolusi mental (karena peternak rakyat menjadi bisa berbisnis). Kita akan tahu persis populasi sapi kita, akurasinya dijamin 1.000%. BPS nggak perlu repot-repot menghitung lagi," Muladno menerangkan.
Dalam pelaksanaannya, SPR memang sulit diimplementasikan di lapangan. Tetapi program ini patut dicoba untuk memberdayakan peternak-peternak kecil, supaya peternak kecil bisa 'naik kelas'. "Ini memang tidak gampang, tapi ini salah satu cara untuk mengubah cara berpikir peternak-peternak kecil kita," tutupnya.
Untuk mewujudkan swasembada, diperlukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas, salah satu caranya dengan melibatkan seluruh pihak terkait melalui pengembangan SPR.

Dukungan Pemprov Lampung 
Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyatakan dukungan penuh untuk pelaksanaan munas Gapuspindo digelar di wilayahnya. Apalagi menurut dia, Lampung akan dijadikan lumbung ternak serta dapat menyuplai kebutuhan daging di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan lainnya. Ia mengatakan bahwa Lampung harus terdepan dalam pengelolaan sapi potong dan menjadi salah satu lumbung ternak di Indonesia. Provinsi Lampung akan menjadi lumbung ternak sapi potong utama karena melihat situasi lahan ternak, pakan, dan serta kondisi sangat mendukung untuk pelestarian ternak sapi potong di Tanah Air
Provinsi Lampung akan menjadi percontohan peternakan sapi di Indonesia. Ini dikarenakan Lampung merupakan lumbung ternak sapi dan pakan ternak yang cukup baik terlebih dengan adanya kemitraan oleh pengusaha melalui gabungan pelaku usaha peternakan sapi potong Indonesia (Gapuspindo).
“Dia menuturkan, pelaku ternak sapi lokal di Lampung berpotensi menjadi industri sebab Lampung mempunyai ketersediaan pakan ternak yang baik dan murah. Provinsi Lampung bisa dijadikan role model pengembangan peternakan sapi di Indonesia karena Lampung merupakan lumbung ternak nasional,” ujar Bachtiar sehari sebelumnya.
Nantinya, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Lampung akan menitipkan sapi potong di lima kabupaten, seperti Tulangbawang Barat, Tulangbawang, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan, sedangkan untuk tempat ternak kambing terdapat di Kabupaten Tanggamus.
Provinsi Lampung akan menjadi lumbung ternak sapi potong utama karena melihat situasi lahan ternak, pakan, dan serta kondisi sangat mendukung untuk pelestarian ternak sapi potong di Tanah Air. (wan)

0 komentar:

Post a Comment

 
Infovet Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template